Aceh (3/5) -- Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir
Djamil menyebutkan bahwa dana otonomi khusus (otsus) yang diterima Aceh hingga
tahun 2015 sudah cukup besar.
“Namun besarnya anggaran otsus
belum tentu terserap dan belum tentu juga langsung berimplikasi pada
peningkatakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh,” katanya pada agenda
bimbingan teknis diplomasi budaya damai pada generasi muda di Banda Aceh,
Minggu (1/5).
Oleh karena itu, kata legislator
asal Aceh itu, peran parlemen untuk melakukan pengawasan agar dana itu dapat
terserap dengan baik dan tepat sasaran.
Nasir merincikan pada 2008 Aceh
menerima Rp3,5 triliun, tahun 2009 naik menjadi Rp3,7 triliun, tahun 2010
sebesar Rp3,8 triliun, tahun 2012 sebesar Rp4,5 triliun, tahun 2012 sebesar
Rp5,4 triliun, tahun 2013 menjadi Rp6, 2
triliun, tahun 2014 sebesar Rp8,1 triliun dan tahun 2015 sebesar Rp7,7 triliun.
Acara diskusi tersebut diadakan
oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jendral Kebudayaan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan diikuti perwakilan ormas dari
seluruh Aceh, seperti BEM Unsyiah, KNPI, PII, HMI, Remaja Masjid, Duta Damai
2015, Karang Taruna dan Perwakilan Lintas Agama.
Sumber: pks.id