"Faktor Pemicu Bentrok Antara Aparat TNI & Polri Dan Belum Tuntasnya Reformasi" by @MahfudzSiddiq


1- Saya ingin share ide ttg kasus2 bentrok prajurit/aparat #tni-polri yg sbnrnya cukup banyak dan terakhir puncaknya pada kasus LP Cebongan.

2- pertama, semua kasus2 #tnii-polri hrs dilihat dr perspektif aksi dan reaksi. Lihat kasus OKU dan Cebongan, sangat nyata pola aksi-reaksi.

3- faktor pemicu aksi-reaksi kasus2 #tni-polri sangat banyak dan umumnya menyangkut hal2 di luar tupoksi keduanya. Lebih di area abu-abu.

4- sudah jadi rahasia umum, ada oknum2 aparat/prajurit #tni-polri yg bermain dlm urusan kepentingan ekonomi di luar tupoksi yg area abu2 itu
 
5- pertemuan dan gesesakn antar oknum #tni-polri krn jg faktor konsep teritorial TNI yg msh berjalan. Meski sdg berkurang dibanding era orba
 
6- smntr ketika polri pisah dr ABRI, ruang gerak oknum polri lbh luas dlm urusan di luar tupoksi di area abu2 itu. #tni-polri
 
7- dibanding institusi kepolisian negara2 maju, lingkup kerja Polri sgt luas dan besar. Ini jg perbesar potensi penyimpangan. #tni-polri
 
8- potensi penyimpangan oleh oknum #tni-polri di luar tupoksi dan di area abu2 sgt berbahaya krn mereka bersenjata. Beda dgn warga sipil.
 
9- pola2 penyimpangan macam2 oleh oknum #tni-polri bisa backing, eksploitasi, pemerasan atau keterlibatan langsung aksi2 ilegal.
 
10- seringkali terlihat sprt ada pembagian wilayah oleh oknum #tni-polri namun gesekan di lapangan sering tak bisa dihindari. Motif ekonomi.
 
11- ini faktor pertama yg picu kasus2 bentrok antar oknum #tni-polri dan seringkali berujung kekerasan bersenjata. Silent war in gray area.
 
12- faktor kedua ada kesenjangan & kecemburuan antar prajurit/aparat #tni-polri sejak era reformasi. Lebih kpd faktor tingkat kesejahteraan.
 
13- sgt mudah mbandingkan tingkat kesejahteraan prajurit/aparat #tni-polri baik secara personil maupun kelembagaan. Ada faktor psiko-politik
 
14- mmg sejak era reformasi, posisi polri makin ke tengah smntr tni sprt makin ke pinggir. Trmsk dlm kebijakan anggarannya. #tni-polri
 
15- kesenjangan dan kecemburuan yg akumulatif antara #tni-polri dipertajam dgn perilaku oknum polri yg merasa superior krn dlm "gakkum".
 
16- kasus OKU misalnya, oknum poltas yg tembak mati prajurit tni yg diduga langgar lalin. wujud superioritas di atas kesenjangan #tni-polri
 
17- faktor ketiga, ketidakpercayaan thd proses hukum. Ini jg dialami masy yg sdh distrust thd lemb penegakan hukum & peradilan. #tni

18- jika warga sipil ekspresikan distrust-nya dgn ngamuk sebisanya, lain cerita kalau ekspresi dari aparat/prajurit bersenjata. #tni-polri
 
19- kasus OKU krn oknum prajurit TNI yg tdk puas & tdk percaya pd proses hukum thd oknum polisi yg dipersepsi msh "aktif & bebas" #tni-polri

20- kasus cebongan ekpresi distrust menjadi fatal krn korban anggota pasukan khusus. Mereka bisa lebih progresif bereaksi. #tni-polri
 
21- ketiga faktor ini ada di level pertama permasalahan kasus2 bentrok antar oknum #tni-polri dan akan saja terus terjadi.
 
22- jd 3 faktor itu: pola aksi-reaksi pd giat di luar tupoksi & area abu2, kesenjangan & kecemburuan, serta distrust thd hukum. #tni-polri
 
23- dlm konteks oknum #tni-polri yg terlibat kasus2 pidana, saya sepakat hrs diproses hukum dgn tegas, tuntas dan transparan.
 
24- meskipun UU ttg #tni-polri blm bisa bawa oknum pelaku ke ranah pengadilan pidana umum, hukum ttp hrs ditegakkan. 
 
25- UU Peradilan Militer mampu jatuhkan sanksi mengacu kpd KUHP selain sanksi disiplin organisasi. Proses peradilan bisa terbuka. #tni-polri
 
26- dlm prinsip negara hukum, mestinya prajurit/aparat #tni-polri yg lakukan pidana umum hrs diadili oleh sistem peradilan umum.
 
27- tapi ada level kedua permasalahan bentrok oknum #tni-polri yg lbh substantif. Yaitu proses reformasi mereka yg blm tuntas.
 
28- reformasi TNI via UU 34/2004 tlah beri langkah maju. Tdk berpolitik, fokus pertahanan negara, tdk bisnis dan TNI Profesional. #tni-polri

29- UU 34 jg amanatkan revisi UU 31/1997 ttg Peradilan Militer. Pernah diproses th 2005 tp ditarik lagi oleh pemerintah. #tni-polri
 
30- konsep teritorial TNI pun hrs dievaluasi dan disesuaikan dgn kondisi dan kebutuhan. Meski prosesnya sgt lamban. #tni-polri
 
31- reformasi TNI jg tlah posisikan tunduk pd supremasi sipil di bawah Kemhan yg dipimpin sipil. Beda sekali dgn era orba. #tni-polri
 
32- tapi reformasi TNI tdk diikuti kebijakan politik & anggaran yg cukup tuk perkuat eksistensi TNI sbg alat pertahanan negara. #tni-polri
 
33- akibatnya pembinaan organisasi, personil dan alutsista TNI tdk maksimal hampir selama 12 tahun. Akibatnya serius. #tni-polri
 
34- alutsista TNI yg kuno & minim serta rawan kecelakaan, sarpras & kesejahteraan minim serta berkurangnya kemampuan organisasi. #tni-polri
 
35- kemampuan ops pertahanan TNI yg tdk maksimal berdampak lanjutan pd banyak sektor keamanan dan ekonomi. #tni-polri
 
36- sbg negara maritim, wilayah laut kita butuh TNI yg kuat shg bisa cegah kejahatan laut yg bukan jangkauan polri. #tni-polri
 
37- kawasan kontinen yg berbatasan dgn bbrp negara butuh TNI AD yg kuat tuk cegah lintas-batas ilegal yg di luar jangkauan polri. #tni-polri
 
38- begitupun wilayah udara yg luas yg jadi jalur lalu-lintas udara dan frekuensi butuh AU yg kuat, yg di luar jangkauan polri. #tni-polri
 
39- kasus ribut penggusuran perumahan purnawirawan TNI kerap terjadi krn minim sarana perumahan prajurit. Yg ada sgt sederhana. #tni-polri
 
40- baru th 2010-2014 ada peningkatan anggarn modernisasi alutsista & berlanjut sd 2025. Tapi blm tuk kesejahteraan prajurit TNI. #tni-polri
 
41- reformasi TNI mmg blm tuntas tuk pastikan sbg alat pertahanan negara yg profesional & kuat. Tdk sibuk urusan di luar tupoksi. #tni-polri
 
42- dgn penuntasan reformasi TNI maka kita tdk ingin lihat ada oknum prajurit main di area abu2 & di luar tupoksi. Tp sejahtera. #tni-polri
 
43- lalu bgm dgn reformasi Polri? Fakta yg ada polri blm di bawah otoritas sipil sprt di negara2 maju lain. Msh di bwh Presiden. #tni-polri
 
44- organisasi, sist kepangkatan dan atribut polri msh seperti "tentara". Bahkan bersenjata sprt TNI. Lihat Densus-88. #tni-polri
 
45- bidang kerja atau tupoksi polri msh sangat luas sampai urusan administrasi ranmor. Nampak kebanyakan beban. #tni

46- keterlibatan oknum2 polri di luar tupoksi, di area abu2 dan abuse of power masih kerap terjadi. Soal profesionalisme. #tni-polri
 
 47- kelebihannya, anggaran polri sangat besar shg nyaris tdk terkendala soal dukungan ops dan kesejahteraan. Ini baik. #tni-polri
 
48- kondisi ini menjelaskan bhw agenda reformasi polri hrs dan mendesak dituntaskan. Bersama dgn penuntasan reformasi TNI. #tni-polri
 
49- ini yg saya maksud dgn level kedua permasalahan yg lebih substantif. Level pertama dgn 3 faktor & level kedua saling terkait. #tni-polri
 
50- terakhir, krn TNI & Polri di bawah kontrol Presiden, maka beliau hrs ambil inisiatif progresif tuk tuntaskan agenda reformasi #tni-polri
 
51- saya ingin ucapkan Dirgahayu Kopassus yg akan ultah pada 16 April yad.
 
Website Resmi DPD PKS Kota Cilegon. Diberdayakan oleh Blogger.