Fraksi PKS Dukung Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Qatar

Jakarta (7/6) - Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI agar mendorong sejumlah negara Arab yang memutuskan hubungan dengan Qatar untuk menggunakan dialog dan rekonsiliasi dalam penyelesaian masalah demi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

"Sesuai komitmen politik luar negeri kita yang bebas dan aktif langkah dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan masalah disana dan sikap pemerintah Indonesia jelas semua itu adalah negara sahabat kita," katanya di Solo, Selasa (7/6/2017).

Sebelumnya diberitakan 7 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemerintah Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa memutus hubungan diplomatik dengan Qatar menyusul ketegangan diplomatik di kawasan Timur Tengah tersebut.

Pemutusan hubungan diplomatik itu disebabkan hubungan Qatar dengan Iran dan dukungan kedua negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris yang dianggap bertujuan untuk mengacaukan wilayah Teluk.

Arab Saudi menuduh Qatar mendukung kelompok teroris yang didukung Iran, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al-Qaeda.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini merasa prihatin dan semoga ketegangan yang terkait situasi politik di kawasan Timur Tengah itu segera mereda dan terselesaikan.

"Di bulan Ramadhan ini kita menginginkan kedamaian dan khususnya dengan adanya ketegangan baru dikawasan Timur Tengah kita menjadi prihatin, semoga bisa segera diambil langkah diplomasi untuk meredakannya," ujar Kharis

Kharis yang terpilih menjadi wakil rakyat dari dapil V Jawa Tengah mendukung penuh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri, agar semua negara menghormati prinsip hubungan internasional, seperti saling menghormati kedaulatan masing-masing negara dan tidak ikut campur urusan dalam negeri negara lain.

"Saling menghormati kedaulatan dan hindari ketegangan, Indonesia dan Turki saya kira bisa menjadi mediator rekonsiliasi tersebut. Peran Qatar yg sangat strategis tidak hanya sebagai penghasil devisa kita tetapi juga punya peran strategis dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah termasuk persoalan Palestina," tambah Kharis menerangkan.

Di samping itu, Kharis juga mengingatkan agar Kemenlu mengambil langkah antisipasi terhadap nasib WNI di Qatar dan terkait dengan penerbangan jamaah Umroh yang banyak menggunakan maskapai Qatar Airways.

Karena ketujuh negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar menutup akses ke negara Teluk tersebut. Ketujuh negara tersebut juga akan menangguhkan perjalanan udara dan laut dari dan ke Qatar.

"Mohon Kementerian Luar Negeri juga mengantisipasi nasib WNI di Qatar apabila ketegangan berlangsung dengan waktu yang panjang, juga terkait jamaah Umroh yang berangkat dengan Qatar Airways jangan sampai tidak bisa beribadah di tanah suci," tutup Kharis.
Website Resmi DPD PKS Kota Cilegon. Diberdayakan oleh Blogger.