Junaidi Auly |
Jakarta (8/9) – Anggota Komisi XI DPR RI dari
Fraksi PKS Junaidi Auly menegaskan bahwa sikap PKS dalam kebijakan
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak akan berubah. Sikap tersebut
adalah Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak UU
Pengampunan Pajak saat pengesahan di Rapat Paripurna 28 Juni 2016 silam.
“FPKS bergeming soal kebijakan Tax Amnesty. Sikap kami tidak berubah
untuk menolak. Apalagi, melihat realisasi penerimaan tebusan pajak yang
baru mencapai 4 triliun dari target over optimis sebesar 165 triliun
rupiah,” jelas Junaidi Auly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
Kamis (8/9/2016).
Junaidi menambahkan Fraksi PKS telah menyampaikan yang diperlukan
terlebih dahulu adalah reformasi perpajakan. “Bukan justru pengampunan
pajak yang tentu saja lebih menguntungkan wajib pajak beraset triliunan
yang selama ini ngemplang," lanjut Junaidi.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung ini pun menambahkan, dari
sekian banyak alasan penolakan Fraksi PKS, yang terpenting adalah karena
kebijakan Pengampunan Pajak mencederai rasa keadilan.
"Rakyat biasa saja harus patuh bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pajak Penghasilan (PPh), ini konglomerat yang ngemplang pajak malah
diampuni. Kira-kira bagaimana logika dan rasa keadilannya?" ketus
Junaidi.
Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tambah Junaidi, ikut mengamini bahwa Pengampunan Pajak adalah kebijakan yang terburu-buru.
"Sri Mulyani saja mengakui bahwa reformasi perpajakan seharusnya
didahulukan dari tax amnesty. Tapi karena sudah terlanjur, terpaksa
kebijakan tax amnesty harus diamankan juga," ujar Junaidi.
Meskipun demikian, Junaidi tetap menyerahkan sepenuhnya kepada
pemerintah untuk optimal dalam menambah pemasukan keuangan negara yang
berasal dari Pengampunan Pajak
"Tapi ya kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan penerimaan
tebusan tax amnesty sampai Maret tahun depan," ungkap lulusan magister
manajemen Universitas Lampung ini.
Oleh karena itu, Junaidi berharap agar para Kader dan Pengurus PKS
untuk tetap memberikan kontribusi terbaik bagi negara maupun masyarakat
mulai dari lingkungan terdekat.
"Meski saat ini Indonesia sedang defisit anggaran akibat belum
tercapainya target penerimaan negara sebesar 219 triliunan, kita tetap
harus bangkit. Tetap berkhidmat dan memberi kontribusi terbaik," pungkas
Junaidi.