Bukti FH Soal Majelis Tahkim Menyesatkan



Tim Kuasa Hukum DPP PKS Zainuddin Paru

Jakarta (25/7) - Tim Kuasa Hukum DPP PKS Zainuddin Paru kembali menegaskan ada satu keterangan bukti yang diajukan Fahri Hamzah dalam persidangan tidak sesuai dengan dokumen yang ada. Bukti tersebut adalah surat dari Kemenkumham mengenai Majelis Tahkim.

"Ada keterangan bukti yang tidak sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Terkait surat Kemenkumham 25 April 2016 bahwa Majelis Tahkim sudah diterima oleh Kemenkumham dan tercatat di database partai politik. Namun dalam keterangan yang disampaikan Penggugat dokumen itu adalah keputusan Kemenkumham," ujarnya usai sidang dengan agenda pelengkapan bukti Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/7/2016).

Zainuddin juga kembali menegaskan bahwa keberadaan Majelis Tahkim tidak perlu pengesahan dari Kemenkumham, hanya butuh dilaporkan saja kepada Kemenkumham untuk dicatat. Sedangkan Penggugat mengatakan bahwa dokumen surat itu adalah mengenai keputusan Kemenkumham terhadap Majelis Tahkim.

"Ini adalah keterangan yang tidak sesuai dengan bukti, ini keterangan yang menyesatkan dan kita berharap ini tidak menjadi upaya menggiring Majelis Hakim seolah-olah itu adalah keputusan," tegasnya.
Selain itu, dalam agenda persidangan hari ini, Zainuddin juga menjelaskan bahwa Fahri menyampaikan tentang notulensi pribadinya dengan Ketua Majelis Syuro.

"Selama ini Fahri selalu mengatakan bahwa pertemuan itu pribadi. Di dalam forum sidang saya bertanya, pertemuan yang anda catat dalam notulensi itu pertemuan pribadi anda dengan siapa? dengan Salim Segaf Al-Jufri dalam kapasitas sebagai Ketua Majelis Syuro? Iya sebagai Ketua Majelis Syuro katanya," paparnya.

Dari hal tersebut, Zainuddin menilai bahwa Fahri Hamzah membantah pernyataannya sendiri sebelumnya mengenai pertemuan antara dirinya dengan Ketua Majelis Syuro bersifat pribadi.

"Jadi Fahri sendiri mengakui itu pertemuan dirinya sebagai Kader PKS dan Wakil Ketua DPR RI utusan Fraksi PKS dengan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri. Jadi itu membantah pernyataan dirinya sendiri bahwa itu adalah pertemuan pribadi," terang Zainuddin.

Zainuddin juga menyampaikan bahwa Tim Kuasa Hukum DPP PKS akan menyampaikan sekitar 300-350 halaman bukti pada persidangan berikutnya, 8 Agustus 2016.

"Kami akan mengajukan bukti dari para Tergugat. Insya Allah nanti kita lihat tapi kurang lebih sekitar 300-350 halaman bukti akan kami ajukan di persidangan nanti. Nanti saja kita lihat pas persidangan alat buktinya apa saja biar lebih menarik ya," pungkasnya.

sumber: http://pks.id

Website Resmi DPD PKS Kota Cilegon. Diberdayakan oleh Blogger.