"Karena, yang paling berdampak oleh rencana kenaikan BBM itu kan kelompok buruh. Sementara mereka bukan termasuk kategori penerima,"
Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS meminta fraksinya untuk mengritisi sumber pembiayaan kompensasi kenaikan BBM yang berasal dari utang luar negeri seperti yang diusulkan pemerintah. DPP menganggap itu hanya akan menambah masalah dan beban baru pada negara dan masyarakat.
"Pertama, kita minta agar dikritisi juga mengenai sumber pembiayaan program kompensasi kenaikan BBM yang diusulkan pemerintah akan berasal dari utang luar negeri. Kita keberatan kalau itu dilakukan, karena akan makin membebani masyarakat," ujar Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5).
Kedua, kata Mahfudz, PKS menilai BLSM (Bantuan Langsung Masyrakat Miskin) itu hanya "gula-gula" saja yang sifatnya temporer. Artinya, program ini tidak bisa dipastikan apakah bisa meningkatkan daya beli masyarakat atau membuka lapangan pekerjaan yang baru.
Ketiga, PKS beranggapan, penerima BLSM juga tidak mengcover seluruh segmen masyarakat. "Karena, yang paling berdampak oleh rencana kenaikan BBM itu kan kelompok buruh. Sementara mereka bukan termasuk kategori penerima," tukas Mahfudz.
Keempat, PKS melihat, kenaikan harga BBM punya dampak berkelanjutan. Yaitu, diawali oleh inflasi yang tinggi apalagi menjelang ramadhan, apalagi berbarengan dengan anak masuk sekolah, dan setelah itu idul fitri. Kondisi itu akan membuat beban masyarakat sangat berat. "Sementara, berapa yang bisa dicover oleh BLSM dan itu hanya sementara. Jadi, menurut saya, BLSM itu hanya sebatas gula-gula saja untuk meredam reaksi dari masyarakat atas kenaikan harga BBM," tegasnya.
sumber : jurnalparlemen.com