Mekarsari Kekurangan Pegawai - DPD PKS Kota Cilegon

Ayo Lebih Baik

Kabar Terbaru

Senin, 20 Februari 2012

Mekarsari Kekurangan Pegawai

PULOMERAK- Lurah Mekarsari M Hatta me­ngatakan, kantor kelurahan yang dipimpinnya masih kekurangan pegawai. Hatta menjelaskan, saat ini Kelurahan Mekarsari hanya memiliki 10 pegawai yang terdiri dari delapan pegawai negeri sipil (PNS) dan dua orang tenaga kerja sukarela (TKS). Minimnya jumlah pegawai berdampak kepada pelayanan masyarakat yang terganggu, seperti pengurusan KTP dan KK.
Hatta menambahkan, pegawai yang ada tidak ideal bila dibandingkan jumlah penduduk Mekarsari yang mencapai 11.856 jiwa. “Artinya satu pegawai melayani ribuan penduduk,” kata Hatta saat dihubungi melalui telepon genggam, Minggu (19/2).
Keterbatasan pegawai disiasati dengan menggandeng RT/RW di Mekarsari. “Keseluruhan RT/RW mencapai 38 terdiri dari 31 RT dan 7 RW. Angka ini dirasa ideal untuk memenuhi kebutuhan warga,” ujarnya.
Perangkat RT/RW ini yang bekerja membantu kelurahan saat pengurusan KTP, KK, dan surat tanah. “Alhamdulliah keberadaan RT/RW membantu kinerja kelurahan dalam melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Hatta mengaku telah meminta penambahan petugas. Namun hingga kini belum terealisasi. “Dalam rapat dengan Pemkot sudah diutarakan kekurangan tenaga kelurahan. Tetapi belum dikabulkan. Mungkin masih dalam tahap penggodokan,” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Cilegon Rosyid Haeruddin mengatakan, pihaknya meminta Pemkot segera mengakomodasi kekurangan tenaga di Kelurahan Mekarsari. Ini supaya pelayanan dapat berjalan maksimal. “Bila te­naganya minim, tentunya meng­g­anggu pelayanan ma­syarakat,” ujarnya.
Untuk mengatasi minimnya jumlah pegawai, politisi PKS ini mengusulkan adanya rotasi te­naga kelurahan. Apalagi be­­be­rapa daerah jumlah pe­ga­wai­nya lebih banyak. “Lang­kah yang realistis adalah dengan me­rotasi pegawai di kelurahan yang jumlahnya dinilai sudah cukup banyak,” katanya.
Selain itu, kata Rosyid, op­tima­li­sasi tenaga yang ada harus di­lakukan. “Jangan mentang-men­tang kekurangan pegawai, kan­tor kelurahan tidak bisa mem­berikan pel­ayanan opti­mal,” ujarnya. (mg-05/bon/zen)

Sumber : Radar Banten

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pages