Hatta menambahkan, pegawai yang ada tidak ideal bila dibandingkan jumlah penduduk Mekarsari yang mencapai 11.856 jiwa. “Artinya satu pegawai melayani ribuan penduduk,” kata Hatta saat dihubungi melalui telepon genggam, Minggu (19/2).
Keterbatasan pegawai disiasati dengan menggandeng RT/RW di Mekarsari. “Keseluruhan RT/RW mencapai 38 terdiri dari 31 RT dan 7 RW. Angka ini dirasa ideal untuk memenuhi kebutuhan warga,” ujarnya.
Perangkat RT/RW ini yang bekerja membantu kelurahan saat pengurusan KTP, KK, dan surat tanah. “Alhamdulliah keberadaan RT/RW membantu kinerja kelurahan dalam melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Hatta mengaku telah meminta penambahan petugas. Namun hingga kini belum terealisasi. “Dalam rapat dengan Pemkot sudah diutarakan kekurangan tenaga kelurahan. Tetapi belum dikabulkan. Mungkin masih dalam tahap penggodokan,” katanya.
Anggota Komisi I DPRD Cilegon Rosyid Haeruddin mengatakan, pihaknya meminta Pemkot segera mengakomodasi kekurangan tenaga di Kelurahan Mekarsari. Ini supaya pelayanan dapat berjalan maksimal. “Bila tenaganya minim, tentunya mengganggu pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mengatasi minimnya jumlah pegawai, politisi PKS ini mengusulkan adanya rotasi tenaga kelurahan. Apalagi beberapa daerah jumlah pegawainya lebih banyak. “Langkah yang realistis adalah dengan merotasi pegawai di kelurahan yang jumlahnya dinilai sudah cukup banyak,” katanya.
Selain itu, kata Rosyid, optimalisasi tenaga yang ada harus dilakukan. “Jangan mentang-mentang kekurangan pegawai, kantor kelurahan tidak bisa memberikan pelayanan optimal,” ujarnya. (mg-05/bon/zen)
Sumber : Radar Banten
Posting Komentar