REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -— Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan atau Aher mengenalkan jargon baru ‘pembangunan untuk semua desa/kota’. Langkah dimaksudkan untuk menekan urbanisasi dengan melakukan pemerataan pembangan baik di desa maupun kota.
‘’Jargon tersebut untuk menyambut pemerintah pusat terutama Presiden Jokowi yang selalu mengatakan kita mulai membangun dari desa,’’ ujar Aher kepada wartawan seusai menghadiri acara Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) di Desa/Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi Kamis (19/11).
Menurut dia, jargon pembangunan untuk semua desa/kota ini sangat penting karena pembangunan jika merata di mana-mana akan mencegah terjadinya perpindahan yang tidak perlu. Khususnya, urbanisasi yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian.
Urbanisasi tersebut, kata Aher, selama ini terjadi karena ketimpangan pembangunan antara di desa dan kota. Namun, jika pembangunan merata di desa, maka tidak akan terjadi urbanisasi tidak perlu yang melahirkan masalah baru seperti kemacetan dan kriminalitas di perkotaan.
’’Karena itu bantuan dana desa dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat dikuncurkan untuk mendorong kemajuan desa,’’ cetus Aher. Kucuran dana ini harus dibarengi dengan kemampuan aparat desa dalam mengelolanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat, Dede Rusdia mengatakan, semua desa di Jabar telah mendapatkan dana desa dari Pemprov Jabar senilai Rp 100 juta per desa. '' Ada 5.319 desa yang mendapatkan dana desa dari provinsi,'' ujarnya.
‘’Jargon tersebut untuk menyambut pemerintah pusat terutama Presiden Jokowi yang selalu mengatakan kita mulai membangun dari desa,’’ ujar Aher kepada wartawan seusai menghadiri acara Gubernur Ngamumule Lembur (GNL) di Desa/Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi Kamis (19/11).
Menurut dia, jargon pembangunan untuk semua desa/kota ini sangat penting karena pembangunan jika merata di mana-mana akan mencegah terjadinya perpindahan yang tidak perlu. Khususnya, urbanisasi yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian.
Urbanisasi tersebut, kata Aher, selama ini terjadi karena ketimpangan pembangunan antara di desa dan kota. Namun, jika pembangunan merata di desa, maka tidak akan terjadi urbanisasi tidak perlu yang melahirkan masalah baru seperti kemacetan dan kriminalitas di perkotaan.
’’Karena itu bantuan dana desa dari kabupaten/kota, provinsi dan pusat dikuncurkan untuk mendorong kemajuan desa,’’ cetus Aher. Kucuran dana ini harus dibarengi dengan kemampuan aparat desa dalam mengelolanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Jawa Barat, Dede Rusdia mengatakan, semua desa di Jabar telah mendapatkan dana desa dari Pemprov Jabar senilai Rp 100 juta per desa. '' Ada 5.319 desa yang mendapatkan dana desa dari provinsi,'' ujarnya.
Keterangan Photo : Aher dan Jokowi ketika menghadiri rapat Forum Badan Kerjsama Pembangunan (BKSP), Katulampa, Bogor