Implementasi Kebijakan Soal Guru Masih Kedodoran



JAKARTA (23/11) - Hari Guru Nasional yang diperingati tiap 25 November masih menyisakan berbagai masalah. Salah satunya, menurut Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes adalah implementasi kebijakan terkait guru yang belum rapi.
“Kebijakan yang berpihak akan melahirkan guru-guru yang layak. Sebaliknya, kebijakan yang abai akan melahirkan guru-guru yang lalai,” kata Fahmy di Kantor DPP PKS, Jln TB Simatupang No 82 Jakarta, Senin (23/11/2015).
Fahmy mengkritisi implementasi amanat UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, terutama program sertifikasi yang harus diikuti semua guru di Indonesia. Menurutnya, implementasi kebijakan di lapangan kedodoran. Banyak oknum yang menyalahgunakan kepentingan dan menggampangkannya.
“Kebijakan meningkatkan kemampuan guru melalui program sertifikasi adalah kebijakan dengan niat dan maksud mulia. Negara telah mengerahkan sumberdaya dana dan upaya yang sangat luar biasa. Hanya saja masih banyak tangan yang 'bermain-main' dan menggampangkan,” tukasnya.
Berdasarkan hasil penelitian World Bank, lanjut Fahmy, guru-guru yang telah melalui sertifikasi belum menunjukkan peningkatan kapasitas yang memadai.
Penelitian ini diperkuat dengan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) per 2014 yang menunjukkan 43,3 persen guru di Indonesia memiliki skor di bawah 60 dari total skor 100.
“Kebijakan yang niat dan maksudnya mulia, telah dikebiri sejak dini. Pihak-pihak tertentu hanya mengejar keuntungan materi dan bermain-main pada tataran administratif saja. Berarti segala pengerahan sumber daya dan upaya jadi mubazir,” kritiknya.
Fahmy pun mendesak pengawalan dan pengawasan atas implementasi kebijakan berjalan efektif. Ia mendorong semua pihak berperan mengawasi jalannya kebijakan pemerintah terkait Guru dan bidang pendidikan.
“Peran semua pihak sangat diperlukan, terutama para anggota dewan yang terhormat, yang bertugas dan digaji untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Saatnya kita semua harus bekerja ikhlas, bekerja keras, dan bekerja cerdas demi meningkatkan harkat dan martabat guru,” pesannya.
Keterangan Foto: Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmy Alaydroes.

sumber http://www.pks.or.id/content/implementasi-kebijakan-soal-guru-masih-kedodoran

Website Resmi DPD PKS Kota Cilegon. Diberdayakan oleh Blogger.