Oleh. Rizal Amri
Hakim:
"Hmm.. Pasal 12, Pasal 5, atau Pasal 11…, Bro Jaksa.., ente kan tahu ini pasal untuk penyelenggara negara yang
berbuat sesuatu dalam jabatannya tersebut.. Trus apa urusannya kuota
impor daging ama si terdakwa LHI yang jabatannya anggota DPR.."
Jaksa:
"jadi anu Yang Mulia.., kenanya di menerima hadiahnya.., gratifikasi.., Pak Hakim Yang Mulia.."
Hakim:
"Maksud ente uang 1 milyar
yang belum sampai itu ya.., bukti bahwa dia nyuruh AF juga lemah..,
malah ente sudah sikat semua harta terdakwa, harta sebelum dia jadi DPR
pun ente sikat juga, gimana nih..?"
Jaksa:
"Hah.. nanti kami cek lagi
Yang Mulia, itu kerjaan penyidik… Oya kasus ini terkait jabatan
terdakwa sebagai Presiden, Pak hakim Yang Mulia…"
Hakim:
"Presiden negara piyungan maksud ente…???"
Jaksa:
"Eheh.., anu Yang Mulia,
Presiden PKS kan bisa nekan Mentan, kena di trading in influence Yang
Mulia, Undang-undang nomer 7 tahun 2006. Oya.. walaupun Mentan belum
terbukti bisa dipengaruhi, tapi kan terdakwa aktif sekali…, Yang Mulia.."
Hakim:
"Ratifikasi Konvensi PBB itu maksud ente..?"
Jaksa:
"Benar Yang Mulia, trading in influence…"
Hakim:
"Trus ente nuntutnya berapa tahun.., pake pasal berapa…, yang mana… ?"
Jaksa:
"Eits.. sebentara Yang Mulia (sambil membolak-balik lembaran United Nations Convention Against Corruption tahun 2003)"
Hakim:
"Ente ngapain Bro..?, mau nyari sangsi hukumnya di konvensi..???…"
Jaksa:
"Eee iya Pak Hakim Yang Mulia, anu.. sebenarnya Undang-undang pengesahannya lagi dibuat.., nanti ada Yang Mulia…"
Hakim:
"Trus sekarang ente mau tuntut berapa tahun…?"
Jaksa:
"Ya sudah 5 tahun aja Yang Mulia, sesuai surat dakwaan…, sudah kadung..,
nanti setelah UU disahkan, klo ternyata kelebihan terdakwa bisa PK trus
nanti didiskon lagi aja, klo kekurangan kami yang PK, gampanglah nanti bisa disesuaikan .., hemat kami begitu Yang Mulia…"
"Ente sekolah hukum dimana ya…, mending sono jadi juragan sapi ente…! "
Sumber : Kompasiana.com
Posting Komentar