CILEGON - Rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM) bersubsidi mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.
Mulai dari masyarakat menengah hingga bawah. Penolakan juga datang
dari kalangan anggota DPRD.
Penolakan ini lantaran asumsi kenaikan
sekira 33 persen seperti yang direncanakan pemerintah akan memicu
naiknya tarif angkutan umum serta harga kebutuhan pokok. Bahkan,
keresehan terjadi di kalangan sopir angkutan perkotaan (angkot).
“Pasti imbasnya tarif angkot naik. Kalau sudah begitu, setoran naik dan
kita makin sulit dapat penumpang,” kata Syafei, sopir angkot jurusan
Merak, kemarin.
Hal yang sama dikatakan Ujang, sopir angkot jurusan
PCI-Cilegon. Ayah dua anak ini mengaku khawatir dengan kenaikan BBM
yang akan mengancam kehidupannya. “Enggak tahu deh, kalau BBM naik
lagi, pusing saya buat ngasih uang dapur,” keluhnya.
Dinas
Perhubungan (Dishub) Cilegon sendiri hingga kemarin mulai
mengantisipasi jika harga BBM bersubsidi benar-benar naik.
“Coret-coretan kita soal kenaikan tarif sudah ada, tapi kita belum bisa
disampaikan. Karena tidak mau membuat masyarakat resah,” kata Kepala
Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Cilegon Supriyadi.
Pihaknya
masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan
BBM bersubsidi itu. “Karena bisa saja nanti pemerintah mengumumkan
kenaikan BBM tapi melarang naiknya tarif angkutan,” ujarnya.
Sementara
itu sejumlah kalangan dari DPRD Cilegon dan aktivis LSM menyatakan
penolakan keras terhadap rencana pemerintah ini. Ketua Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamad Tahyar mengkhawatirkan kenaikan BBM
akan memicu kenaikan inflasi yang tak terkontrol. “Kebijakan seperti ini
sudah sepatutnya kami tolak. Sebab, ini bisa membuat masyarakat semakin
menderita,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Fraksi PDIP Yusuf Amin
menilai, kebijakan pemerintah akan memperparah kondisi perekonomian
masyarakat menengah ke bawah. “Kebijakan ini benar-benar salah, kalau
bisa Pemkot Cilegon yang terkenal pro rakyat melayangkan surat penolakan
kenaikan BBM,” sarannya.
Penolakan juga dilontarkan Ketua Gerakan
Pemuda Tanah Air (Gempita) Kota Cilegon Jaenal Arifin. “Saya minta
anggota Dewan proaktif dan menyatakan sikap ke pemerintah pusat menolak
rencana kenaikan BBM itu,” tegasnya.
Pada bagian lain, Wakil Walikota
Edi Ariadi mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap
kebijakan pemerintah pusat tersebut. Namun, pihaknya akan berupaya
melakukan berbagai persiapan menyikapi kenaikan BBM ini. “Salah satunya
mengawasi harga pasar melalui Disperindagkop (Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Koperasi). Jika ada kenaikan harga, maka dinas terkait
harus segera melakukan upaya menstabilkan harga. Upaya lain adalah
mempercepat pencairan BML (Bantuan Masyarakat Langsung), dengan begitu
masyarakat kecil setidaknya bisa terbantu,” jelasnya.
Di bagian
lain, PT Pertamina menjamin jika pasokan BBM bersubsidi ke Banten tak
akan terganggu menjelang kenaikan BBM. Ini guna mengantisipasi adanya
lonjakan pembelian BBM menjelang kenaikan BBM.
Katanya, kuota
premium untuk Banten 1.057.868 kilo liter (KL) per bulan dengan
rata-rata penyaluran sekira 3.000 KL per hari. Untuk jatah pasokan solar
per bulan dipatok sebanyak 44.801 KL, dengan rata-rata penyaluran
sekira 1.400 KL per hari. Sedang untuk penyaluran pertamax di Banten
sebanyak 180 KL per hari. “Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sama
sekali tidak akan berpengaruh terhadap pasokan. Pertamina kan sudah
diberikan kuota BBM bersubsidi untuk didistribusikan, jadi kita akan
siapkan sesuai kuota,” kata Asisten Manajer External Relation Pemasaran
BBM Retail PT Pertamina (Persero) Region III DKI Jakarta, Jawa Barat,
dan Banten, Susi Prasetya kepada Radar Banten, kemarin.
Dikatakannya,
ketidakpengaruhan kenaikan harga karena kuota BBM bersubsidi yang
diberikan dalam satuan liter bukan rupiah. “Sebenarnya kebijakan
kenaikan BBM bersubsidi adalah domain pemerintah,” jelasnya.
(air-quy/del/zen)
Sumber : Radar Banten
Posting Komentar