Penolakan ini lantaran asumsi kenaikan sekira 33 persen seperti yang direncanakan pemerintah akan memicu naiknya tarif angkutan umum serta harga kebutuhan pokok. Bahkan, keresehan terjadi di kalangan sopir angkutan perkotaan (angkot). “Pasti imbasnya tarif angkot naik. Kalau sudah begitu, setoran naik dan kita makin sulit dapat penumpang,” kata Syafei, sopir angkot jurusan Merak, kemarin.
Hal yang sama dikatakan Ujang, sopir angkot jurusan PCI-Cilegon. Ayah dua anak ini mengaku khawatir dengan kenaikan BBM yang akan mengancam kehidupannya. “Enggak tahu deh, kalau BBM naik lagi, pusing saya buat ngasih uang dapur,” keluhnya.
Dinas Perhubungan (Dishub) Cilegon sendiri hingga kemarin mulai mengantisipasi jika harga BBM bersubsidi benar-benar naik. “Coret-coretan kita soal kenaikan tarif sudah ada, tapi kita belum bisa disampaikan. Karena tidak mau membuat masyarakat resah,” kata Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Cilegon Supriyadi.
Pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan BBM bersubsidi itu. “Karena bisa saja nanti pemerintah mengumumkan kenaikan BBM tapi melarang naiknya tarif angkutan,” ujarnya.
Sementara itu sejumlah kalangan dari DPRD Cilegon dan aktivis LSM menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah ini. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhamad Tahyar mengkhawatirkan kenaikan BBM akan memicu kenaikan inflasi yang tak terkontrol. “Kebijakan seperti ini sudah sepatutnya kami tolak. Sebab, ini bisa membuat masyarakat semakin menderita,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Fraksi PDIP Yusuf Amin menilai, kebijakan pemerintah akan memperparah kondisi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. “Kebijakan ini benar-benar salah, kalau bisa Pemkot Cilegon yang terkenal pro rakyat melayangkan surat penolakan kenaikan BBM,” sarannya.
Penolakan juga dilontarkan Ketua Gerakan Pemuda Tanah Air (Gempita) Kota Cilegon Jaenal Arifin. “Saya minta anggota Dewan proaktif dan menyatakan sikap ke pemerintah pusat menolak rencana kenaikan BBM itu,” tegasnya.
Pada bagian lain, Wakil Walikota Edi Ariadi mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap kebijakan pemerintah pusat tersebut. Namun, pihaknya akan berupaya melakukan berbagai persiapan menyikapi kenaikan BBM ini. “Salah satunya mengawasi harga pasar melalui Disperindagkop (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi). Jika ada kenaikan harga, maka dinas terkait harus segera melakukan upaya menstabilkan harga. Upaya lain adalah mempercepat pencairan BML (Bantuan Masyarakat Langsung), dengan begitu masyarakat kecil setidaknya bisa terbantu,” jelasnya.
Di bagian lain, PT Pertamina menjamin jika pasokan BBM bersubsidi ke Banten tak akan terganggu menjelang kenaikan BBM. Ini guna mengantisipasi adanya lonjakan pembelian BBM menjelang kenaikan BBM.
Katanya, kuota premium untuk Banten 1.057.868 kilo liter (KL) per bulan dengan rata-rata penyaluran sekira 3.000 KL per hari. Untuk jatah pasokan solar per bulan dipatok sebanyak 44.801 KL, dengan rata-rata penyaluran sekira 1.400 KL per hari. Sedang untuk penyaluran pertamax di Banten sebanyak 180 KL per hari. “Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap pasokan. Pertamina kan sudah diberikan kuota BBM bersubsidi untuk didistribusikan, jadi kita akan siapkan sesuai kuota,” kata Asisten Manajer External Relation Pemasaran BBM Retail PT Pertamina (Persero) Region III DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Susi Prasetya kepada Radar Banten, kemarin.
Dikatakannya, ketidakpengaruhan kenaikan harga karena kuota BBM bersubsidi yang diberikan dalam satuan liter bukan rupiah. “Sebenarnya kebijakan kenaikan BBM bersubsidi adalah domain pemerintah,” jelasnya. (air-quy/del/zen)
Sumber : Radar Banten
Posting Komentar